Heboh Untuk Kedua Kalinya, GOR ‘Dimanfaatkan’ untuk Kegiatan Menyambut Ramadhan

20190515055326-gor.jpeg

Siantar, hetanews.com – Pengelolaan terhadap aset Pemko Siantar, berupa Gedung Olah Raga (GOR) dan pelatarannya sudah lama dihentikan.

Terakhir kali, Satpol PP menertibkan pasar murah dan permainan anak, bertema Ramadhan, di pelataran GOR, pada pertengahan Mei 2018, lalu.

Penertiban yang dilakukan Satpol PP itu, atas dasar berhentinya pengelolaan GOR yang sudah disepakati antara Pemko Siantar dengan DPRD Siantar.

Selain itu, pasar murah yang rencananya akan berlangsung selama bulan Ramadhan itu juga tak mengantongi izin resmi.

Setelah menyurati penyelenggaran kegiatan tersebut, Satpol PP kemudian menutup paksa pintu masuk gedung GOR untuk menghentikan aktivitas berjualan. Saat penetupan gerbang berlangsung, Satpol PP dan warga setempat nyaris bentrok. Warga setempat tak terima.

Hampir setahun kejadian itu berlangsung, kini upaya untuk 'menguasai' pelataran GOR untuk kegiatan yang serupa kembali muncul. Hari ini, Rabu (15/5/2019) sore, terlihat sudah berdiri tenda tenda, di pelataran GOR.

Dihari yang sama, Kepala Bidang Periizinan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), Mardiana mengatakan, tidak mengetahui kegiatan yang memakai pelataran GOR tersebut. Sebab izin rekomendasi dari DPMTSP untuk penyelenggaraan kegiatan tidak ada sama sekali.

Terpisah, Kabid Pengelola Kekayaan Daerah, Alwi Andrian Lumban Gaol, ditemui diruang kerjanya, memastikan, pihaknya sebagai penanggung jawab atas aset tersebut tidak memberikan izin atas kegiatan di GOR yang berlangsung Jumat yang akan datang.

Alwi juga memastikan, jika Sekretaris Daerah Pemko Siantar yang kini memegang penuh aset GOR tersebut tidak mengeluarkan rekomendasi apapun untuk pengelolan gedung GOR dan pelatarannya.

"Izinnya gak ada , kalau aset masih di sekretariat daerah. Setahu aku, sekretaris daerah juga tidak mengeluarkan izin untuk itu," ungkapnya.


Tenda – tenda didirikan di halaman GOR Kota Siantar, jalan Merdeka, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Rabu, 15 Mei 2019. (foto/gee)

Alwi menjelaskan, Dinas Pariwisata sebelumnya adalah OPD yang mengelola GOR tersebut. Dan saat ini  GOR itu sudah ditangani pengelola aset.

Itu bukan karena GOR yang saat ini sedang dalam tahapan penandatangan kontrak dengan pemenang tender. Tapi, kata Alwi, kondisi bangunan GOR yang berpotensi roboh karena bangunannya sudah sangat tua.

Selain itu, kata dia, pemanfaat GOR dan pelatarannya sudah dihentikan karena adanya rekomendasi dari Komisi I DPRD Siantar yang kemudian disepakati antara Pemko dan DPRD Siantar, untuk penghentian pengelolaan GOR dalam bentuk apapun.

Ia juga mengatakan, Pemko Siantar akan membangun GOR melalui perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) dengan pihak ketiga. Namun hal itu tidak berkaitan dengan pengelolaan GOR yang tidak memiliki izin tersebut.

"Enggak sudah lama (Tidak dikelola Dinas Pariwisata), Dinas Pariwisata enggak berani mengelola itu, karena gedung itu sudah rawan. Tiba tiba roboh disitu ada orang kan, makanya sebenarnya gak boleh dikasih izin kegiatan disitu," jelasnya.

Masih kata Alwi, kegitan yang memanfaatkan pelataran GOR bukan sebagai penghasil retribusi bagi Pemerintah Kota. Melainkan ia menyebut kegiatan tersebut 'liar' karena tidak memiliki izin.

"Kalau komersil kan ada retribusinya. Kalau komersil kan ada kita terima retribusinya dari pengelolaan itu (GOR). Yang jelas dari kami enggak ada (Izin pengelolaan GOR) dari Sekda pun gak ada," pungkasnya.

Pemanfaat pelataran GOR di Bulan Ramadhan yang saat ini sedang dalam tahapan persiapan itu, disebut-sebut sebagai inisiatif warga sekitar yang bermukim di GOR, untuk memanfaatkan kesempatan sebelum gedung tersebut dikelola oleh pihak ketiga.

Alwi kembali menjelaskan, hal itu tidak ada kaitanya sama sekali dengan proses BGS. Namun kondisi gedung Bangunan GOR tersebut menjadi masalah yang paling di khawatirkan.

"Cuma posisinya sekarang, gak boleh ada pengutipan dilokasi itu dan gak boleh pemanfaatan. Bukan karena proses tahapan Bangun Guna Serah (BGS). Tapi gedung itu sudah rawan," jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa tidak ada lagi pemanfaatan pelataran GOR dalam kegiatan apaupun tanpa terkecuali. Apalagi pelataran GOR dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok yang mengatasnamakan pejabat Pemko Siantar.

"Tidak dapat dikelolah dengan kegiatan apapun. Semua, tanpa terkecuali. Bahkan kalau kegiatan seperti ini, kan massif dan besar besaran, itu sudah berbahaya kan," ucapnya.