Heboh Tanggapi Kesaksian 3 Rekanan, Pengacara Terdakwa Korupsi Pakpak Bharat: Kesaksian Mereka Bohong!

11-2-2019-Saksi-sidang-korupsi.jpg

MEDAN, metro24jam.com – Tiga rekanan dalam proyek padat karya yang bersumber dari bantuan Direktorat Binapenta Kemenakertrans senilai Rp 803.795.000 Tahun Anggaran (TA) 2013 pada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Pemkab Pakpak Bharat, memberikan kesaksian di Ruang Cakra IV Pengadilan Tipikor Medan, Senin (11/2/2019).

Ketiga saksi yang dihadirkan pada persidangan dengan agenda konfrontir keterangan terdakwa Manurung Naiborhu selaku Kadis Sosial dan Ketenagakerjaan Pemkab Pakpak Bharat yakni Direktur CV Dlleng Raja, Forlan Tri Padang, Direktur CV Perolihen, Arsoni Buang Manalu dan Pemilik CV Khairana Komi, Kadir Tumanggor.

Menanggapi itu, Jetra H Bakara selaku kuasa hukum Manurung Naiborhu, menyebut keterangan ketiga rekanan yang dihadirkan di persidangan adalah bohong. “Kesaksian ketiganya tidak benar, karena klien saya tidak pernah menerima cek dari para saksi selaku rekanan seperti yang mereka tuturkan dalam persidangan tadi,” sebutnya usai persidangan.

Pengacara muda ini mengatakan sesuai dengan keterangan di persidangan sebelumnya, bahwa pencairan cek justru dilakukan Bendahara Kegiatan yakni Delewati Sihombing. “Ini berdasarkan keterangan yang dikatakan Direktur CV Khairana Komi, Kadir Tumanggor dalam persidangan,” kata Jetra.

Diingatkan Jetra, pada kegiatan pembukaan dan pengerasan jalan pada tiga desa di Kecamatan Kerajaan dan Kecamatan Siempat Rube Satu, Manurung telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik tanpa melewati batas yang ditentukan dengan masa pekerjaan selama satu bulan kelender.

Pada persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ferry Sormin, terdakwa Manurung menyatakan bahwa hingga saat ini jalan yang dibuka masih bagus meski sudah memakan waktu 6 tahun.

“Sampai saat ini, jalan yang dibuka masih bagus meski sudah berjalan enam tahun,” katanya menjawab pertanyaan hakim.

Pada akhir persidangan, terdakwa meminta jaksa dan penyidik kepolisian untuk mengungkap kasus yang menimpanya. Pasalnya, menurut dia, bahwa dalam kegiatan tersebut telah terjadi persekongkolan yang dilakukan anggota atau pejabat di bawah dengan rekanan.

Atas keterangan terdakwa, Jetra H Bakara mengingatkan bahwa dalam perkara ini, pihaknya telah menyurati Polres Pakpak Bharat perihal klarifikasi penjelasan mengenai pengembangan kasus tipikor pada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan pada transmigrasi Kabupaten Pakpak Bharat dengan jenis kegiatan padat karya infrastruktur tahun 2013.

“Kita sudah minta klarifikasi ke Polres Pakpak Bharat dikarenakan pada kasus ini terdapat juncto Pasal 55 ayat (1), namun terdakwa hanya satu orang. Anehkan,” ucap Jetra.

Dalam dakwaan jaksa, dikatakan bahwa Manurung diduga telah korupsi dana proyek padat karya yang bersumber dari bantuan Direktorat Binapenta Kemenakertrans senilai Rp803.795.000 Tahun Anggaran (TA) 2013 dengan kerugian negara berkisar Rp400 juta lebih. (*/asp)