Heboh Tambah Lagi Alasan Bagi KNPSI, Kenapa Hefriansyah Harus Dimakzulkan

NATAL-OIKUMENE-640x454.jpg

SIANTAR, metro24jam.com – Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI) kembali mendesak pemerintah pusat dan DPRD Siantar untuk memakzulkan Hefriansyah dari jabatannya sebagai Walikota Siantar.

Kali ini melalui surat tertanggal 17 Desember 2018, KNPSI melalui ketua umumnya, Jan Wiserdo Saragih dan sekretaris Juliaman Purba, melayangkan surat permohonan pemakzulan tersebut kepada Presiden dan DPRD Siantar.

Dalam surat DPP-KNPSI/107/Sim/XII/2018 itu disebutkan, menindaklanjuti surat sebelumnya nomor DPP-KNPSI/097/Perm/XII/2017, tertanggal 7 Desember 2017 perihal Permintaan Pemakzulan Hefriansyah dari jabatan Walikota Siantar, KNPSI kembali meminta agar proses pemakzulan tersebut untuk dapat dilakukan dengan segera.

“Karena Hefriansyah kembali melakukan dugaan pelanggaran UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan telah menciptakan konflik SARA melalui Pembentukan Panitia Perayaan Natal Oikumene tahun 2018 di Siantar,” kata Jan Wiserdo, Senin (17/12).

Disebutkan, Siantar adalah tanah leluhur dan tanah budaya etnis Simalungun dan etnis Simalungun memiliki gereja yakni Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) yang merupakan anggota Persatuan Gereja Indonesia yang telah berumur 115 tahun. GKPS sejak berdiri dan kantor pusat di Siantar selama ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pemko Siantar, terbukti GKPS pada tahun 2018 ini, menghibahkan tanahnya seluas 4.000 M2 untuk dijadikan pelebaran jalan .

Namun melihat banner, baliho dan spanduk besar yang terpajang di beberapa lokasi di Siantar, khususnya yang terpasang di Jalan Sutomo depan Polres Siantar terdapat tulisan  “Perayaan Natal Oikumene Tahun 2018 Kota Pematangsiantar”.

Di sana terdapat foto dan nama-nama beserta jabatannya, seperti Hefriansyah sebagai Walikota Siantar, Pdt CH Aruan sebagai Ketua PGPI, Togar Sitorus sebagai Wakil Walikota dan Ketua Umum, Pdt Ardenias Tarigan, MTh sebagai Sekretaris Umum Panitia, Pdt. Kartono Pasaribu MTh sebagai Bendahara Umum, Pdt. Bahagia Ginting sebagai Ketua Pelaksana dan Pdt DR Darwin Lumban Tobing Ephorus HKBP sebagai pengkotbah.

“Dari nama-nama tersebut tidak ada seorang pun yang berasal dari GKPS sebagai tuan rumah di Siantar,” ungkap Jan Wiserdo.

Menurut dia, atas situasi ini, KNPSI menegaskan, Hefriansyah telah tiga kali melakukan pelecehan, penghinaan yang dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap etnis Simalungun khususnya kepada GKPS.

“Hefriansyah kami anggap telah melakukan praktik diskriminasi dan pelecehan kepada GKPS, yang menganggap seolah-olah tidak ada lagi dari GKPS yang mampu menjadi panitia inti Natal Oikumene Siantar. Hefriansyah kami anggap telah mengadu domba dan membenturkan pemimpin dan jemaat GKPS dengan kepanitiaan Natal Oikumene Siantar tahun 2018,” tegasnya.

Atas kondisi itu kemudian, Jan Wiserdo menegaskan, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama, khususnya gejolak SARA, KNPSI meminta Ketua DPRD Siantar untuk segera membentuk panitia angket dalam pemberhentian Hefriansyah sebagai Walikota Siantar.

Terkait soal kepanitiaan inti natal oikumene yang tak ada dari unsur GKPS, Ketua Umum Panitia yang juga Wakil Walikota Siantar, Togar Sitorus belum berhasil dihubungi. Begitu juga Ephorus GKPS Pdt Rumanja Purba, saat dihubungi, belum berhasil tersambung. (gor)