Heboh Rencana Pemko Medan Terbitkan KK dan KTP untuk WNA dan Denda Akte Kelahiran Disoal

MEDAN, metro24jam.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan mempertanyakan terkait rencana yang diajukan Pemko Medan untuk menerbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi orang asing.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi, Rudiyanto Simangunsong SPdI, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rencana Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Senin (20/1/2020).

“Kami meminta penjelasan kepada Saudara Plt Walikota Medan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) tentang penerbitan Kartu Keluarga dan KTP bagi orang asing. Karena di dalam Undang-undang Imigrasi nomor 6 tahun 2011, tidak ada rekomendasi kepada orang asing yang memegang izin tinggal tetap untuk mengurus dan memiliki KK dan KTP,” katanya.

Rudiyanto mengatakan, FPKS juga meminta agar Ranperda Kota Medan tentang Penyelengaraan Adminduk tidak melanggar undang-undang serta mengganggu kepentingan masyarakat banyak, khususnya masyarakat Kota Medan, karena Perda ini menyangkut hak dasar setiap warga negara.

FPKS juga menyoroti denda yang diterapkan dalam Perda ini, di mana pada Bab XI, sanksi admisnistratif pasal 108 ayat (2) dan pasal 109 ayat (2) mengenai denda keterlambatan pengurusan perubahan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), akan sangat memberatkan bagi warga Kota Medan.

“Pasal ini menurut kami bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas suatu peristiwa penting yang dialami setiap penduduk dan juga bertentangan dengan Undang-undang No 23 tahun 2009, tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (2). Untuk itu, kami meminta kepada Plt Walikota Medan aga meninjau kembali pasal-pasal tentang sanksi administratif dan denda keterlambatan Ranperda ini,” kata Rudiyanto. (Rom)