Heboh Rencana CBD Polonia Dijadikan Pelayanan Kota, Fraksi PDIP DPRD Medan: Jangan Buat Macet!

MEDAN, metro24jam.com – Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Medan Drs Daniel Pinem mempertanyakan rencana Pemko Medan untuk melakukan pengembangan Komplek CBD Polonia sebagai pusat pelayanan kota.

Fraksi PDIP, menurut Daniel, mengkhawatirkan jika itu dilakukan akan menambah kemacetan lalu lintas di Kota Medan.

Daniel Pinem mengungkapkan hal itu saat membacakan pemandangan umum Fraksi PDI P atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan terhadap Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan No 13 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 dalam rapat paripurna dewan di ruang parilurna gedung dewan, Senin (13/1/2020).

Pemko Medan diingatkan untuk mensiasati dan memperhatikan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna mencegah pemanasan global serta ketersediaan resapan air ke depannya.

Selain itu, Daniel juga menyampaikan bahwa Fraksi PDIP kurang sependapat jika hutan mangrove di Belawan beralih fungsi.

Ia mengatakan, Fraksi PDI P memang sangat mengapresiasi rencana Pemko Medan melakukan pengembangan pembangunan di kawasan Medan Utara, sebagai antisipasi menumpuknya pembangunan di inti kota.

Tetapi, Pemko Medan diingatkan harus melakukan kajian dan analisis dengan benar, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

Fraksi PDIP sepakat, pembangunan ke depannya tidak hanya di inti kota saja, namun perlu pemerataan.

“Pembangunan kota ke kawasan Medan Utara yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan regional, pusat pelayanan transportasi, kegiatan soaial budaya, kegiatan industri serta pusat pertahanan keamanan sangat tepat, namun jangan menghilangkan hutan mangrove,” tegasnya.

Apalagi, kawasan Medan Utara yang menjadi hilir Kota Medan sangat rentan terhadap bencana banjir rob.

“Sehingga, bila penataan tidak dilakukan melalui analisis benar dan akurat, dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Medan Utara di kemudian hari. Ini harus jadi perhatian serius kita semua,” tegas Daniel.

Dia juga menanyakan, hal-hal strategis apa saja yang sangat mendesak dilakukan Pemko Medan, sehingga harus dilakukan perubahan Perda No. 13/2011 tentang RTRW Kota Medan 2011-2031.

“Dengan perubahan Perda ini, apakah Perda Kota Medan No.2/2015 tentang rencana detail, tata ruang dan peraturan zonasi Kota Medan tahun 2015-2035, juga tidak harus mengalami perubahan. Karena, kedua perda ini mempunyai keterkaitan yang berhubungan dengan penataan dan pemanfaatan ruang di Kota Medan,” tutup Daniel. (Rom)