Heboh OPINI: Politik Air Liur

Alwi-Hasbi-Silalahi.jpg

MEDAN, metro24jam.com – Menjelang perhelatan pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) tahun 2019, atmosfer perpolitikan Indonesia kian keruh dengan berbagai tragedi Black Campaign yang bertaburan di jagat sosial media.

Berbagai tragedi itu berbentuk hoaks, ujaran kebencian dan ragam kampanye yang menyerang calon anggota legislatif (Caleg), maupun Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Hal ini berdampak pada timbulnya potensi-potensi konflik horizontal di antara masyarakat sebagai pendukung salah satu kandidat.

Terbukti sampai hari ini banyak sekali kasus kasus persekusi, kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang berhubungan dengan agenda politik di tahun 2019 ini.

Selain persoalan itu, pesta demokrasi di tahun 2019 ini juga diwarnai dengan adegan-adegan ‘sinetron’ yang diperagakan oleh para politisi. Mulai dari pindah partai, kader partai koalisi mendukung calon oposisi dan sebaliknya, hingga mereka yang awalnya sangat frontal mengkritisi pada akhirnya ‘mati-matian’ mendukung salah satu kandidat.

Mengenai kader-kader partai yang berpindah dari satu partai ke partai lainnya agaknya sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan sudah ada istilah ‘politisi kutu loncat’ sebagai gambaran kader-kader yang berganti ganti partai politik. Mantan Presiden Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri juga sempat membahas persoalan ini saat menyampaikan sambutan pada peringatan HUT ke 46 PDIP di Jakarta beberapa waktu lalu.

Nama besar sebagai politisi tanah air pun tak menjamin ia tidak berganti partai, seperti halnya Ruhut Sitompul yang berpindah dari Partai Demokrat, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi yang berpindah dari Partai Demokrat ke Partai Golkar dan teranyar adalah Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disebut Ahok yang berpindah partai dari Gerindra menjadi berseragam PDIP saat ini.

Setelah politisi kutu loncat menjadi hal yang lumrah terjadi, belakangan timbul politisi-politisi yang bukan hanya berpindah partai, tapi secara drastis berpindah cara pandang terhadap perpolitikan tanah air.

Beberapa tahun yang lalu mungkin masyarakat mengingat bagaimana seorang Ruhut Sitompul ketika menjadi kader partai Demokrat dengan sangat lantang memuji Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), belakangan turut mengkritik SBY karena Presiden ke-6 Indonesia itu mengkritik pemerintahan presiden Joko Widodo.

Setelah Ruhut Sitompul jarang diliput media, kini hadir nama besar Ali Muchtar Ngabalin yang hari ini terus menjadi ‘tameng’ ketika Presiden Joko Widodo di kritik.

Hal ini cukup mencengangkan dan membuat heboh masyarakat tanah air, mengingat Ali Ngabalin beberapa waktu yang lalu termasuk orang yang sangat frontal ketika mengkritisi pemerintahan.

Tidak tanggung-tanggung, Ali Ngabalin yang dulunya merupakan Direktur Politik Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo-Hatta ini pernah menyebutkan pemerintahan Jokowi-JK berpotensi otoriter dalam sebuah sesi diskusi di Taman Ismail Marzuki Agustus 2014 yang lalu.

Bukan hanya itu, Ali Muchtar Ngabali juga menjadi salah satu pimpinan Aksi Bela Islam jilid 1 pada tanggal 4 November 2016 silam.

Hampir semua masyarakat Indonesia mengingat momentum aksi tersebut, dugaan Penistaan Agama yang dilakukan Ahok yang kala itu menjadi Gubernur Jakarta telah mengundang jutaan masa aksi untuk datang ke Jakarta menuntut bekas kader Gerindra itu ditahan.

Sederet kejadian diatas yang kemudian penulis namakan sebagai politik air liur, apa-apa yang dilakukan dan disampaikan oleh para politisi itu hanya sebatas omongan di mulut.

Penulis melihat kelompok-kelompok politisi seperti itu dapat dengan mudah mengganti apa yang disampaikannya bahkan hingga bertolak belakang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Menyadari akan hal itu, penulis ingin mengajak masyarakat luas untuk memahamkan persoalan itu sebagai sebuah dinamika politik yang wajar terjadi.

Hal ini penulis sampaikan karena belakangan penulis melihat banyaknya ujaran-ujaran kebencian yang keluar karena aktivitas elit politik yang tidak terduga seperti di atas.

Masyarakat pada akhirnya bagi penulis tinggal memastikan untuk turut memilih jagoannya pada pemilu 2019 nanti, kalau memungkinkan untuk mengaja orang lain untuk turut memilih karena kelebihan jagoannya bukan karena keburukan lawannya.

Harapannya hal ini akan menimbulkan iklim perpolitikan yang sehat dan bermanfaat bagi kerukunan masyarakat. (Alwi Hasbi Silalahi)

Catatan:
Penulis adalah Ketua Umum Badko HMI Sumut