Heboh Kejati Sumut Diminta Segera Tindaklanjuti Dugaan Penyelewengan Bansos di Batubara

BATUBARA, metro24jam.com – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) diminta menindaklanjuti dugaan penyimpangan penyaluran Bantuan Sosial terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Batubara.

Diketahui sebelumnya, Komsisi 3 DPRD Batubara telah melakukan Rapat Dengar Pendapat terkait dugaan penyimpangan bantuan sosial tersebut.

Juru bicara Wappress Batubara, Darman, meminta Kejatisu segera melakukan pemanggilan lanjutan guna pemeriksaan lebih mendalam dan pengembangan atas dugaan kasus tindak pidana korupsi saldo KPM.

Selain itu Kejatisu juga diminta segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Darman berharap, Kejati Sumut menjerat para pelaku dengan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kejatisu juga harus memanggil pihak Bank Mandiri yang diduga terlibat atas pembiaran adanya transaksi liar dari rekening pribadi SH dan transfer ke rekening lain,” katanya.

Selain itu, Darman juga meminta Kejati Sumut menyelidiki bukti rekening koran atas nama SH guna mengungkap siapa saja yang ikut menikmati sisa saldo KPM tersebut.

“Sebab ada sanksi tegas untuk lembaga keuangan dan wajib pajak yang mangkir melaporkan,” ujar Darman.

Diberitakan sebelumnya, dalam RDP yang digelar Komisi 3 DPRD Batubara, Rabu (6/5/2020), dihadiri Kepala Dinas Sosial Ishak, Korda Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sony Agata Siahaan, Direktur Operasional BUMD Sarkowi Hamid dan TKSK.

RDP mengungkap beberapa fakta penyimpangan dalam penyaluran Bansos beras sejahtera dan BPNT.

Pada RDP, Sarkowi Hamid mengaku bahwa BUMD adalah sebagai distributor beras dan sebagai penentu menu yang didistribusikan adalah Korda dalam hal ini, Sony Agata.

Sarkowi juga mengaku menerima transfer hasil debet saldo Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari e-Warung.

Selanjutnya pada Rabu (13/5/2020), pihak Kejati Sumut telah memanggil dan memeriksa Sarkowi Hamid, Sony Agata, Kabid penanganan Fakir Miskin Erlina dan tiga agen e-Warung serta salah satu KPM.

Dikonfirmasi lewat pesan Whatsapp, Selasa (2/6/2020), Ketua Komisi 3 DPRD Batubara Amat Mukhtas membenarkan pada sidang paripurna sebelum lebaran, telah disampaikan usulan pembentukan Pansus oleh anggota DPRD Batubara.

“Namun untuk membentuk Pansus, harus didahului pembentukan struktur Pansus melalui Bamus (Badan Musyawarah) yang digelar hari ini,” sebut Amat Mukhtas. (fik)

BACA JUGA: