Heboh Kasus Baiq Nuril, Pemerintah Harus Petik Pelajaran

20181124113942-images-4.jpeg

Siantar, hetanewa.com – Baiq Nuril yang sebelumnya divonis bebas atas kasus pelanggaran Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE oleh Pengadilan Negeri Mataram, akhirnya harus mengelus dada. Dalam putusan Kasasi 574K/Pid.Sus/2018, Mahkamah Agung (MA) memonis Nuril bersalah melanggar ketentuan UU ITE, dengan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. 

 

Ia kemudian dihukum 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah, dengan ketentuan bila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan 3 bulan.

 

Kasus hukum yang menerpa Baiq Nuril ini sontak menuai beragam tanggapan. Salah satunya akademisi Universitas Simalungun, Rony Andre Christian Naldo. Menurutnya, salah satu tujuan hukum ialah keadilan, dan putusan lembaga peradilan menggunakan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka putusan tentunya harus berdasarkan keadilan.

 

Rony menilai, dari kasus Baiq Nuril yang tengah aktual di media massa, sepatutnya pemerintah dapat memetik pelajaran. Point pertama ialah tujuan penyelenggaraan pendidikan seperti yang ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

 

"Tenaga pendidik itu harus diisi oleh manusia yang bermoral, berakhlak, nasionalis dan memiliki atau menguasai kemampuan bidang sesuai dengan bidang ilmunya. Itu baru profesional dan layak disertifikasi," tulisnya melalui pesan WhatsApp.

 

Selain itu, pemerintah daerah setempat, sepatutnya memecat oknum kepala sekolah, M, sebagai konsekuensi penegakan hukum dan moral. Dan bila M, merupakan salah satu tenaga pengajar yang sudah disertifikasi, hal ini tentunya patut ditinjau ulang.

 

"Kepsek M, kalau sudah disertifikasi, ini menunjukkan salah satu kegagalan dalam penilaian sertifikasi oleh asesor. Ini juga indikator gagalnya efek dari penilaian portofolio guru via internet, tanpa pernah asesor langsung cek ke lapangan perihal kemampuan bidang sang guru, perilaku, dan akhlaknya," papar Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kebenaran Kejujuran Keadilan (K3) ini.

 

Seperti yang santer diberitakan, kasus Baiq Nuril menjadi viral setelah dirinya merekam pembicaraan antara dirinya dan oknum Kepsek SMAN 7 Mataram tersebut.

 

Adapun rekaman selama 20 menit itu berisikan pembicaraan pengalaman kerja dan kata-kata pelecehan yang dilontarkan M kepada Baiq Nuril. Baiq menilai dirinya mendapat pelecehan verbal dari M, karena muatan percakapan yang disampaikan M terkesan mengumbar pengalaman seksual M.

 

Merasa jengah dengan semua itu, Baiq berinisiatif merekam perbincangannya dengan M. Hal itu dilakukannya guna membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan atasannya itu. Kendati begitu, Baiq tidak pernah melaporkan rekaman itu karena takut pekerjaannya terancam.

 

Hanya saja, ia bicara kepada Imam Mudawin, rekan kerja Baiq, soal rekaman itu. Namun, rekaman itu malah disebarkan oleh Imam ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram hingga memicu kasus hukum yang kini dialami Baiq Nuril.