Heboh Fraksi Gerindra DPRD Medan: Tata Ruang Kota Medan Berantakan

MEDAN, metro24jam.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan menilai bahwa Tata Ruang Kota Medan telah berantakan dan telah menghilangkan jati dirinya sebagai kota idaman.

Hal itu diungkapkan Dedy Aksyari Nasution yang mewakili Fraksi Gerindra pada paripurna Ranperda 13 Tahun 2011, tentang Perubahan Perda No 13 Tahun 2011 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2011-2031, Senin (13/1/2020).

“Hal ini menunjukkan pertanda bahwa begitu ganasnya kelompok bisnis dan elite kota memanfaatkan bagian-bagian kota yang sebenarnya tidak pantas dijadikan kegiatan bisnis,” tegas Dedy.

Ia mengatakan bahwa Fraksi Gerindra berpandangan bahwa kota Medan saat pantas disebut sebagai ‘unmanaged city’.

“Kota Medan dilihat dari susunan tata ruang kota tidak lagi merupakan kota idaman sebagai mana dimaksud pada awal pendirian sebuah kota. Kota ini pun tidak mungkin dapat ditata ulang sebagai kota harapan,” ucap Dedy.

Atas dasar itu, menurut Dedy, pihaknya mempertanyakan langkah yang akan dilakukan Pemko Medan untuk menekan dampak negatif yang akan terjadi dari kehancuran tata ruang kota.

“Kami dari Fraksi Gerindra berpandangan bahwa hendaknya Pemko Medan agar menyadari keadaan ini dan segera memulai rehabilitasi tata ruang kota secara sungguh-sungguh, tidak hanya angan-angan. Karena sejatinya, upaya ini akan dapat dikenang oleh stakeholder sebagai sebuah prestasi kerja Pemko Medan,” ucap Dedy.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam penyusunan pola ruang, Pemko Medan hendaknya menetapkan peruntukan ruang dalam kota untuk fungsi lindung atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan peruntukan ruang kota bagi fungsi budaya seperti pusat bisnis dan pusat layanan baik sekolah hingga rumah sakit.

“Dengan adanya revisi RTRW dapat menambah pendapatan asli daerah dan mempercepat perkembangan Kota Medan,” imbuh Dedy.

“Selain itu, Fraksi Gerindra berpandangan sebenarnya Kota Medan memiliki 5 wilayah pengembangan yang diharapkan jadi arus memasuki inti kota. Tapi, kenyataannya tata ruang Medan sekarang justru keliru sehingga mengakibatkan jalanan macet dan banyak masalah baru,” ucapnya.

Kekeliruan yang terjadi, lanjut Dedy, karena sikap pemerintah yang sering menerapkan kebijakan tertentu, tapi justru merusak tata ruang.

“Hal ini dapat kita lihat dari contoh nyata memberi izin dan membiarkan bangunan berdiri bebas, tapi tidak jelas dan tidak memiliki IMB,” urai Dedy.

“Akses jalan lingkar di pinggiran/luar kota seperti Jalan Ring Road, yang awalnya bertujuan menghindari penumpukan ruang karena ada arus masuk ke inti kota, tapi faktanya kawasan tersebut menjadi kawasan ruko dan bangunan.

“Harusnya, daerah ini steril untuk akses jalan bagi orang luar/pinggiran menuju pusat Kota Medan. Dan kami dari Fraksi Gerindra menilai juga bahwa sekarang tata ruang Medan banyak berganti fungsi. Atas dasar ini Fraksi Gerindra mengingatkan agar revisi perda rencana tata ruang wilayah 2011 sampai dengan 2031 ini nantinya benar-benar terealisasi,” tutup Dedy.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE (PDIP) didampingi wakil ketua Ihwan Ritonga SE (Gerindra), HT Bahrumsyah (PAN), Rajudin Sagala (PKS) serta anggota dewan lainnya. Juga dihadiri Sekda Kota Medan Ir Wiria Alrahman dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemko Medan. Rapat paripurna dilanjutkan pada 20 Januari 2020. (Rom)